Opini

Opini berikut ini dimuat Harian Bhirawa

Kurikulum 2013 di Tengah Problematikan Pendidikan

 Oleh Salahudin, S.IP (Ketua PKBM Aisyiyah Dau Malang)

            Mengingat kurikulum merupakan metode terpenting dalam implementasi pendidikan untuk mencapai perdaban terbaik, maka penting untuk diucapkan “selamat datang kurikulum 2013, semoga sukses untuk peradaban bangsa”. Bangsa menaruh harapan besar terhadap kurikulum 2013 sebagai metode untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu sehingga dapat melahirkan generasi visioner  untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Seperti biasa, kebijakan publik pasti menuai pro dan kontra, begitupula dalam kebijakan kurikulum 2013. Lahirnya kurikulum 2013 diwarnai pro dan kontra yang  dilandasai berbagai alasan dan argumen ilmiah sesuai perspektif masing-masing. Salah satu yang diperdebatkan adalah mengenai filsafat pendidikan sebagai acuan kurikulum 2013. Pro, kurikulum 2013 merupakan metode komprehensif (menggunakan berbagai aliran) sebagai dasar untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman (globalisasi) (baca: filsafat ekletisme). Kontra, kurikulum 2013 dinilai tidak memperhatikan makna utama dari pendidikan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yaitu menumbuhkembangkan kearifan lokal sebagai pijakan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (baca: filsafat esensialisme, perenialisme). Hemat penulis, pro-kontra tersebut meruncing pada satu titik kesamaan, yaitu ingin mewujudkan peserta didik yang berkualitas, cerdas, jujur, berakhalak mulia, dan berdaya saing sebagai asset untuk mendukung terwujudnya peradaban bangsa dan negara yang lebih baik. Karena itu, pembicaraan pro-kontra mengenai kurikulum yang akan diterapkan bulan Juli 2013 mendatang dinilai tidak produktif untuk mewujudkan titik kesamaan tersebut. Hal penting yang harus dipikirkan bersama adalah strategi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peradaban bangsa melalui kurikulum 2013.

Sebagai pendukung implementasi kurikulum, pemerintah pusat melalui mendiknas telah menyusun buku kurikulum 2013 yang rencananya akan dikirim langsung kepada pengelola sekolah seperti dinas pendidikan daerah, kepala sekolah negeri dan swasta, ketua yayasan sekolah swasta, dan guru-guru (pengajar). Mengingat pendidikan di Indonesia sarat dengan proplematika, maka implementasi kurikulum tidak cukup melalui penyusunan dan penyebarluasan buku dimaksud. Saat ini, kondisi pendidikan seperti sarana dan prasarana, tata kelola pendidikan, dan kinerja pengelola sekolah masih perlu diperhatikan secara serius. Di daerah, masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak pakai dan tata kelola pendidikan dinilai masih sangat buruk sehingga program-program pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantaun Operasional Sekolah (BOS) termasuk kurikulum 2004, tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Diperparah lagi dengan adanya kinerja buruk pengelola sekolah dan guru dalam melayani peserta didik.

Dibutuhkan strategi dan upaya lain yang harus dilakukan seperti membuat kebijakan pendukung implementasi kurikulum di tingkat daerah,  mengedepankan tata kelola operasional yang baik (good manajement), dan intensifitas pengawasan dan perbaikan kurikulum.

Butuh dukungan pemerintah daerah

Kurikulum yang dibuat pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan pemerintah daerah. Hemat saya, pemerintah daerah perlu membentuk kebijakan anggaran yang memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan sehingga implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik. Selain kebijakan anggaran, pemerintah daerah perlu memahami dengan baik bagaimana akses dan pemerataan pendidikan di lingkungan daerah masing-masing. Pemerintah daera wajib memperhatikan akses dan pemerataan pendidikan. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Tidak mungkin kurikulum dapat mencapai tujuan tanpa adanya akses dan pemerataan pendidikan didalam kehidupan masyarakat, karena sejatinya kurikulum untuk semua bukan untuk kalangan tertentu.

 

Butuh komitmen stakeholder

Tata kelola kurikulum di tingkat operasional perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Dinas pendidikan daerah, pengelola sekolah, dan guru adalah stakeholder yang terkait langsung dengan operasional kurikulum. Apabila tiga stakeholder tersebut tidak memiliki komitmen baik untuk melaksanakan kurikulum, secara langsung kurikulum yang dibuat akan gagal 100%. Seringkali kurikulum dibuat gagal ditingkat operasional karena disebabkan minimnya komitmen tiga stakeholder dimaksud.

Tidak sedikit dinas pendidikan yang lambat dan salah paham atas makna dan subtansi kurikulum sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Diperparah lagi dengan prilaku stakholder terkait yang cenderung menjadikan sektor pendidikan sebagai lahan proyek untuk mencari keuntungan dari anggaran pendidikan seperti anggaran untuk pengadaan buku, pemeliharaan gedung, dan pembangunan gedung sekolah. Tidak sedikit, persoalan tersebut berdampak buruk terhadap kinerja pengelola sekolah terutama kepala sekolah dan ketua yayasan (sekolah swasta). Menurut Luthfi Jayadi (2012) banyaknya proyek pendidikan seperti DAK dan BOS menjadikan pengelola sekolah alih profesi dari pendidik menjadi kontraktor. Buruknya tata kelola operasional dinas pendidikan dan pengelola sekolah berdampak buruk pada kinerja guru karena kurangnya perhatian dari pihak atasan (dinas, kepala sekolah, ketua yayasan). Karena itu, impelementasi kurikulum 2013 dibutuhkan komitmen kuat stakeholder untuk mengatur dan melaksanakan serta memperhatikan makna muatan kurikulum dengan baik dan benar (good manajement).

Butuh pengawasan dan perbaikan

Dibutuhkan intensifitas upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap implementasi kurikulum. Banyak persoalan yang menghambat kesuksesan implementasi pendidikan seperti yang dijelaskan sebelumnya (tata kelola yang buruk, prilaku buruk pengelola, buruknya kinerja guru), karena itu dibutuhkan pengawasa dan perbaikan. Diharapkan pemerintah pusat dan daerah tidak membiarkan implementasi kurikulum dengan begitu saja, namun dibutuhkan pengawasan untuk memastikan realisasi dan persoalan yang dihadapi. Persoalan yang ada segera mungkin dapat diatasi dengan berbagai kebijakan strategis. Selain peran aktif pemerintah, juga dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi/memonitoring kinerja pemerintah dalam implementasi kurikulum.

Perlu dipahami bersama, urusan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat (mendiknas), namun pemerintah daerah termasuk masyarakat ikut bertanggungjawab atas implementasi kurikulum. Pendidikan untuk semua, maka semuanya bertanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dapat mengedepankan strategi dan upaya, minimal seperti yang dijelaskan di atas, sehingga kurikulum  yang akan diterapkan bulan Juli 2013 mendatang dapat terlaksana dengan baik sesuai yang dicita-citakan. Semoga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s